MELALUI WEBSITE, KABUPATEN SERGAI MENUJU GOOD GOVERNANCE

(Muhammad Safri Lubis, Medan, Surat Kabar Harian Analisa, 24 Februari 2007)

Melalui informasi berita di berbagai surat kabar daerah beberapa minggu lalu dinyatakan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), salah satu kabupaten baru yang ada di Propinsi Sumatera Utara, sedang mengembangkan sebuah website yang dapat diakses secara 24 jam sepanjang tahun dengan alamat http://www.serdangbedagaikab.go.id. Pada tampilannya, website ini mencoba memberikan gambaran secara detail tentang kabupaten Serdang Bedagai dan pemerintahannnya. Dengan didominasi degradasi dari warna putih, hijau dan kuning, website ini mencoba menampilkan ciri khas dari kabupaten baru di propinsi Sumatera Utara tersebut. Dari perangkat pendukung dan content-content yang ada, sangat terkesan sekali bahwa website ini dibangun secara serius, hal ini dapat dilihat dari tampilan dan fasilitas tersedia serta serta isi content yang cukup lengkap dan up to date. Artikel ini mencoba memberikan gambaran umum tentang website tersebut.

DASAR PEMIKIRAN

Dalam riset yang dilakukan oleh Deloitte dan Touche, dijabarkan bahwa implementasi e-government dalam pemerintahan terbagi menjadi enam tahapan yaitu: tahap information publishing/dissemination, merupakan tahapan dimana masing-masing instansi di pemerintahan seperti dinas, badan atau minimal pemerintahan daerah tersebut memiliki sebuah situs website yang berisikan informasi dan pusat data yang dapat diakses sepanjang waktu. Tahap “official” two-way transaction, dalam tahapan ini situs telah berkembang dengan melibatkan masyarakat dengan beberapa aktifitas interaktif yang sederhana seperti pengisian form-form kependudukan, survey-survey dan sebagainya. Tahap multipurpose portals, dalam tahapan ini seluruh situs yang di miliki oleh berbagai instansi disatukan dalam sebuah portal sesuai dengan klasifikasinya. Tahap portal personalization, pada tahapan ini masyarakat telah memiliki akses sendiri berupa login dan password sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masyarakat dapat terlayani lebih ‘customized’. Masing-masing masyarakat memiliki account sendiri sesuai dengan keperluan dan kepentingannya masing-masing tetapi masih terpisah untuk masing-masing instansi. Tahap clustering of common services, pada tahapan ini seluruh pelayanan tersebut telah terpadu tanpa dipisah per-instansi yang ada, dalam tahapan ini pengelompokkan lebih diberatkan ke bagian-bagian yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, sehingga file-file dapat lebih sederhana dan sedikit dan mulai dikuranginya pengulangan informasi yang kadangkala dapat terjadi. Tahap full integration and enterprise transformation, dalam tahapan ini, seluruh data-data, hasil transaksi dan pembayaran atau informasi yang telah masuk dan berasal dari berbagai pihak, baik masyarakat, pebisnis dan lainnya dapat langsung diolah dan diakses kembali dalam bentuk yang lain oleh masing-masing jenis pengakses.

Kata-kata good governance mulai mengemuka sejak tahun 1990-an seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar beserta lembaga-lembaga bantuannya yang menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Mereka memperkenalkan istilah ini sebagai salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam aktifitas pemberian bantuan. Jika ditelaah lebih mendalam, good governance di sebuah organisasi pemerintahan merupakan implikasi pelaksana yang taat dan tunduk pada ketentuan yang ada dan telah ditetapkan. Biasanya manusia selalu cenderung untuk mewujudkan segala yang diinginkanya terutama yang menguntungkan dirinya sendiri yang kadangkala sangat merugikan bagi orang lain. Perjuangan individu memperoleh apa yang diinginkan seringkali menimbulkan benturan kepentingan. Untuk mencegah hal itu maka dibangunlah aturan-aturan untuk dijalankan. Peraturan ini dikalangan pemerintahan dapat berupa undang-undang dan atau peraturan pelaksana di bawahnya. Governance merupakan tata pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa good governance merupakan suatu langkah untuk menata pemerintahan dengan baik.

Secara umum ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Secara umum ada delapan syarat terwujudkan sebuah good governance tersebut yaitu, pertama, adanya pengorganisasian semua pihak dan komponen dalam masyarakat secara asosiatif agar semua turut berpartisipasi memberikan pendapat secara terbuka, kedua, penegakan hukum yang adil atas seluruh unsur yang ada, ketiga, adanya transparansi atau keterbukaan di semua level dan kekuasaan serta jabatan, baik di pusat dan daerah mulai dari planning organizing, staffing, actuating, budgeting, coordinating dan controlling. Sedangkan yang keempat, adanya responsiveness terhadap situasi dan kondisi yang sedang berkembang, terutama mengenai tuntutan dan keluhan para stake holders di masyarakat, untuk diakomodasi dan direspons melalui tindakan yang nyata, kelima, perlu adanya mediasi yang menjembatani dan menyalurkan aspirasi yang beragam dalam masyarakat, supaya tercapai hasil maksimal sebagai kesepakatan, keenam, perlu diciptakan peluang yang sama dan berimbang antara berbagai kepentingan untuk didengar dan dilayani, ketujuh, perlu diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas dalam kinerja sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal bagi kepentingan semua pihak. Yang terakhir, kedelapan, perlu adanya rasa tanggungjawab dan pertanggungjawaban yang kokrit pada semua komponen yang ada sebagai pelaku good governance.

BERKUNJUNG KE WEBSITE

Berkunjung ke website pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai akan ditemukan berbagai tahapan yang menunjukkan bahwa website tersebut akan terus berkembang. Jika kita mengetikkan alamat website diatas di sebuah browser, akan ditemukan sebuah halaman yang merupakan introduction dari website tersebut. Di halaman tersebut akan terlihat sebuah rangkaian gambar dari berbagai aktifitas pemerintahan yang telah dilaksanakan, logo dan peta kabupaten serta foto pimpinan pemerintahan. Selanjutnya ada link kedua halaman berbeda yaitu ke halaman website berbahasa Indonesia dan Inggris. Pada saat sekarang ini website yang telah dikembangkan masih dalam bahasa Indonesia.

Dalam website versi bahasa Indonesia kita akan menemukan berbagai informasi dan data yang berhubungan dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Secara garis besar, informasi dan data tersebut cukup lengkap dan up to date yang tersebar diberbagai content yang ada.  Secara umum content-content yang ada tersebut terbagi menjadi empat bagian yaitu yang berhubungan dengan kabupaten Serdang Bedagai, yang berhubungan dengan pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai, informasi umum dan content-content interaktif. Adapun yang berhubungan dengan kabupaten Serdang Bedagai seperti Profil Daerah, Sergai Dalam Angka, Peluang Investasi, Lokasi Pariwisata, Fasilitas Seputar Sergai dan Sergai Dalam Foto. Sedangkan yang berhubungan dengan pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai seperti Susunan Pemerintahan (mulai dari Sekda hingga kecamatan), Profil Pimpinan Pemerintahan (dari Bupati hingga Camat), Seputar Pemerintahan (sejarah, visi, misi hingga program prioritas), lembaga legislative, lembaga yudikatif, info prestasi, informasi tentang unit pelayanan terpadu, program kerja dan susunan organisasi dari Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan hingga Bagian, kalender kegiatan pemerintahan dan foto-foto kegiatan pemerintahan. Sedangkan yang berhubungan dengan informasi umum seperti tokoh bulan ini, link-link website  dan file-file download. Sedangkan content-content interaktif seperti buku tamu, cari informasi, kontak kami, peta website, jajak pendapat, saran dan keluhan, lin-link utama, jumlah pengunjung dan sebagainya. Sebagian besar content-content tersebut telah terisi dengan lengkap, beberapa content lainnya dalam tahap pengembangan.

Jika kita mengkaitkannya dengan riset yang dilakukan oleh Deloitte dan Touche diatas, website tersebut telah mencapai tahapan ketiga, walaupun dalam pelaksanaannya, pada tahapan kedua belum maksimal. Website ini jelas telah memenuhi tahapan pertama yaitu information publishing/dissemination, dimana website tersebut merupakan gabungan informasi dari masing-masing unit kerja yang ada. Selain itu, fungsi website sebagai sumber informasi dan data telah memenuhi persyaratan, dimana data dan informasi yang disampaikan sudah cukup beragam, up to date, lengkap dan sesuai dengan fungsinya sebagai website pemerintah dari sebuah kabupaten.  Website ini juga sudah mencapai tahapan kedua yaitu  “official” two-way transaction, walaupun dalam website ini aktifitas interaksi yang dilakukan masih dalam tahapan sederhana, website telah berinteraksi dengan pengunjung dengan berbagai content interaktif yang ada seperti buku tamu, kontak kami dengan system form dan fasilitas untuk memberikan saran dan keluhan. Berbagai content interaktif ini telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pengunjung untuk memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan pembangunan di kabupaten Serdang Bedagai. Website ini juga telah memasuki tahapan multi-purpose portals, dimana seluruh data dan informasi tentang Kabupaten Serdang Bedagai diakses dalam satu alamat domain, masing-masing unit kerja telah memiliki content tersendiri yang berdiri sendiri yang dalam pengembangannya akan dapat membentuk subdomain tersendiri jika diperlukan.

Jika di telaah dari sisi fungsinya dan dihubungkan dengan persyaratan terwujudnya good governance dalam pemerintahan, dapat dilihat bahwa pengembangan website ini merupakan salah satu jalan bagi pemerintahan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersifat good governance. Pengembangan website memang bukanlah satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi dengan memanfaatkan salah satu aplikasi pengembangan dari teknologi informasi untuk pemerintahan atau yang sering disebut e-government, berarti pemerintah telah mencoba untuk mewujudkan good governance dalam pemerintahannya. Jika ditelaah lebih jauh, dari kedelapan syarat terwujudnya good governance tersebut, pengaplikasian website ini merupakan perwujudan dari ketulusan pemerintah untuk menerapkan transparansi atau keterbukaan di semua level dan kekuasaan serta jabatan, mulai dari planning organizing, staffing, actuating, budgeting, coordinating hingga controlling. Dengan adanya website tersebut, semua pihak dapat dengan jelas mengetahui apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang tercermin dalam berbagai informasi tentang APBD, program-program kerja dan sebagainya. Selain itu, website dapat berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat dapat menyalurkan suaranya melalui berbagai content yang terdapat dalam website tersebut tentang segala hal yang menjadi unek-uneknya atau sekedar saran dan pendapat bagi kemajuan daerahnya. Bagi pemerintah, website dapat menjadi sumber data dan informasi dari masyarakat  atas segala hal yang berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan. Melalui website juga pemerintah dapat mensosialisasikan berbagai informasi yang bertujuan bagi pembangunan daerahnya. Dalam pengembangan selanjutnya fungsi website dapat berkembang menjadi sebuah pusat pelayanan dimana masyarakat telah dapat melakukan segala sesuatunya melalui website mulai dari pendaftaran, aktifitas kependudukan, mengikuti berbagai survey, pembayaran online atas segala pajak dan retribusi dan sebagainya.

PENUTUP

Dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mencoba untuk mulai menerapkan sistem e-government di lingkungan aktifitas pemerintahannya. Dengan telah dibangunnya sebuah website dari pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, berarti langkah awal untuk mengembangkan dan menerapkan sistem e-government telah dimulai. Dengan isi yang sangat beragam dan cukup lengkap, mulai dari informasi tentang kabupaten Serdang Bedagai secara umum, informasi tentang pemerintahan dan para pelaksananya, program-program kerja yang ada, informasi-informasi pelayanan, informasi kepariwisataan, peraturan-peraturan, sosialisasi berbagai kebijakan dan rancangan kerja pemerintahan dan sebagainya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sergai siap melaksanakan roda pemerintahan di kabupaten Serdang Bedagai secara transparan. Mudah-mudahan website yang telah dibangun tersebut dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dengan masyarakat luas untuk menginformasikan berbagai keberhasilan pembangunan yang ada dan rencana-rencana kerja dan pengembangan selanjutnya juga untuk mendapatkan berbagai informasi dan dukungan dari masyarakat umum untuk pembangunan selanjutnya, selain itu sebagai pintu gerbang informasi bagi para investor dan pemilik modal untuk mengenal lebih dekat kabupaten Serdang Bedagai. Sangat diharapkan, dengan adanya website ini merupakan salah satu cara bagi pemerintahan untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanakan pemerintahan sehari-hari dan dapat mewujudkan visi pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai yaitu menjadikan Serdang Bedagai menjadi salah satu kabupaten yang terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif. Semoga!...